Wawancara dengan Pipip. A.Rifai Hasan Ph.d:  Tantangan dan Hambatan Praktik Ekonomi Islam di Indonesia

Wawancara dengan Pipip. A.Rifai Hasan Ph.d: Tantangan dan Hambatan Praktik Ekonomi Islam di Indonesia

IMG_1310Isu ekonomi global acapkali menjadi tema yang selalu hangat untuk dikaji, wajar saja memang karena masalah ekonomi terkait dengan hajat hidup orang banyak, mulai dari persoalan pendapatan, keadilan sosial, pembangunan sampai kepada kemiskinan wal hasil hal-hal yang terkait dengan masalah ekonomi tidak bisa dilepaskan dari ruang lingkup dan aktifitas pelaku ekonomi itu sendiri yaitu manusia. Berbagai cara dilakukan untuk mencari solusi yang ampuh didalam mengatasi problem ekonomi global mulai dari pendekatan perspektif ekonomi barat (Kapitalis) sampai kepada pendekatan perspektif ekonomi timur (Marxis) yang secara teori dan aplikasi berbeda metodologinya dan tanpa disadari justru menambah persoalan dan permasalahan ekonomi global yang tidak pernah kunjung tuntas. Apakah ada formula baru yang sesuai dan mampu untuk bisa memberikan jalan keluar bagi permasalahan ekonomi global saat ini ditengah berbagai macam konsep ekonomi yang ada saat ini. Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif dimana ajarannya senantiasa menyentuh aspek kehidupan setiap pemeluknya memiliki formula tersendiri didalam segala persoalan duniawi tidak terkecuali masalah ekonomi. Konsep keadilan, pembagian warisan,dan perdagangan menjadi isu yang telah diketengahkan dalam kitab suci agama ini. Di sisi lain dalam konteks Indonesia dimana masyarakat nya mayoritas muslim, tanpa disadari konsep ekonomi islam belum menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Terkesan ada upaya menafikan konsep dan teori ekonomi islam sebagai upaya untuk mencari solusi atas permasalahan ekonomi dalam konteks Indonesia.Tema-tema keadilan sosial dan pembangunan merupakan dua tema yang utama dalam persoalan perekonomian bangsa ini. Maka dari itu melihat wacana yang berkembang terkait dengan persoalan dan isu ekonomi global dan sistem ekonomi islam. Diselenggrakan pre seminar kedua IC Thusi III yang mengambil topic : “Memaknai Pembangunan dan Keadilan sosial dalam perspektif Ekonomi Islam” di Universitas Paramadina menghadirkan pembicara ; Prof.Dr. Sayed Mufid Husaini Kouhsari (Al Mustafa International University), Pipip. A.Rifai Hasan Ph.d (Paramdina University) dan Handi Risza, Ph.d.(Paramadina University). Tim Redaksi SAINS selepas acara tersebut berhasil mewawancarai Bapak Pipip. A.Rifai, Hasan Ph.d  salah satu nara sumber dari seminar tersebut, berikut petikan wawancaranya. : Menurut Bapak,  Apakah konsep ekonomi Islam memiliki landasan hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadits)? Atau hanya sekedar label saja untuk membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapital, ekonomi konvensional atau disebut juga dengan ekonomi barat? Jelas ada landasan hukum Islam berupa Al-Qur’an dan Hadits, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan keadilan dalam Islam dan hubungannya dengan ketentuan riba. Riba adalah suatu aturan yang dielaborasi dalam sistem ekonomi Islam.   Mengapa sejauh ini praktik ekonomi Islam di negara mayoritas muslim belum secara menyeluruh diterapkan? Bagaimana pendapat bapak? Memang karena pemerintahannya belum berniat. Pemerintahan belum melaksanakan itu dikarenakan sejumlah hambatan-hambatan eksternal dan juga kemampuan dari ekonomi Islam sendiri perlu dielaborasi lebih lanjut dan luas, misalnya tentang konsep keadilan ekonomi Islam yang belum menyentuh keadilan sosial modern yang tidak hanya menyangkut persoalan distribusi, tetapi juga partisipasi politik dan kekuasan, sehingga bisa mengejawantahkan keadilan seperti yang benar-benar diharapkan oleh sistem ekonomi Islam. Kalau misalnya hanya ditribusi saja tanpa politik dan kekuasaan tanpa ada keadilan, ini akan pincang sebenarnya. Jadi orang hanya mengukur secara materi dan ekonomis mendapat manfaat dan bagian yang layak dari income sebuah negara, tapi secara politik mereka tidak mendapat keleluasaan untuk menyatakan pendapatnya, untuk ikut menentukan haluan sebuah negara atau bangsa. Hambatan yang lainnya adalah sistem di dalam perbankan Islam itu sendiri dianggap tidak sesuai dengan standar-standar yang tidak berlaku di dalam perbankan internasional. Sehingga negara yang bisa menjalankan sistem ekonomi Islam itu hanya Iran saja karena ia tidak peduli dengan standart internasional.   Apa saja tantangan dan hambatan terkait dengan praktik ekonomi Islam di Indonesia khususnya? Di Indonesia, hambatannya adalah banyak kaum muslimin yang belum bisa melihat apa perbedaan fundamental antara bank syariah dan bank konvensional. Terkadang kita mendapatkan kesan seolah-olah sistem pinjaman uang di bank syariah justru lebih complicated dalam hitungan-hitungannya. Kemudian persoalan murabahah, mereka tidak melihat adanya perbedaan yang fundamental. Orang memiliki sesuatu kalau merasakan bahwa cara yang dipilihnya tersebut memudahkan bagi dia. Kalau misalnya dia berpikir bahwa dengan perbankan Islam justru malah lebih berat, orang tidak akan mau. Di ekonomi Islam, kalau mendapatkan keuntungan, memang lebih banyak, tapi kalaupun rugi juga lebih ringan. Baik untung maupun rugi itu dibagi untuk kedua belah pihak, antara bank dan peminjam. Jadi, sama-sama untung dan rugi. Orang banyak berpikir bahwa untung di perbankan Islam itu jauh lebih kecil daripada perbankan konvensional. Tapi perlu dipikirkan juga bahwa jika rugi pun ringan. Maka di sini, perlu sosialisasi dari kalangan yang berkecimpung di ekonomi Islam untuk lebih giat dalam sosialisasi dan promosi. Semua sistem dalam ekonomi konvensional sudah terelaborasi secara baik. Namun di ekonomi Islam belum ada elaborasi secara baik. Misalnya gaji terbesar dan terendah yang sudah ditentukan jaraknya. Di Australia, jarak antara gaji terbesar dan terendah adalah 16 kali. Jadi semuanya jelas dan sudah teratur. Kemudian persoalan treatment keadilan yang belum bisa dibahas dalam ekonomi Islam, misalnya pemberi kerja harus mengcover jaminan-jaminan seperti kesehatan dan pendidikan menyeluruh bagi para pekerjanya.   Menurut bapak, mungkinkah konsep ekonomi Islam bisa diterapkan di negara barat yang mayoritas non-muslim? Kalau ekonomi Islam bersifat rasional, saya rasa bisa. Namun pada akhirnya harus bisa menjamin baik pertumbuhan ekonomi dan keadilan sendiri. Seorang profesor di Harvard University berpendapat bahwa sistem ekonomi liberal dan kapitalisme yang berjalan di barat sekarang ini memiliki siklus krisis. Misalnya ada satu skema perbankan yang membolehkan bank memberikan pinjaman pada a very special customer yang mampu memberikan keuntungan yang sangat besar sekali untuk negara. Di dalam Islam, spekulasi ini tidak diperbolehkan. Tapi di dalam ekonomi kapitalis itu diperbolehkan. Sehingga ada krisis tahun 2008 dahulu yang menyebabkan bank-bank bangkrut di Amerika Serikat. Namun pemilik modal tetap tenang-tenang saja karena pemerintah harus menggantinya. Kalau tidak diganti, malah justru akan mengganggu kestabilan ekonomi negara tersebut. Banyak yang memiliki hutang besar namun malah diganti oleh pemerintah Amerika. Karena kalau tidak diganti, malah Amerika sendiri yang akan bangkrut secara umum. Ini tidak mungkin terjadi kalau pakai sistem ekonomi Islam, karena perhitungan sangat ketat di Islam, dan tentu saja tidak boleh jatuh kepada sistem ekonomi yang spekulatif seperti itu. Negara di timur tengah memiliki tingkat eksploitasi rakyat yang lebih parah karena tidak ada kontrol uang keluar. Itu semau maunya pemerintah saja. Kalau di barat, karena sistem demokratis, bisa terkontrol. Makanya semua keputusan  diperdebatkan dulu di parlemen. Ada rasionalitas kinerja sistem dalam proses perbedatan antara rakyat dan pemerintah agar tidak merugikan atau inflasi ekonomi di negaranya. Sedangkan di Islam tidak ada kontrol demikian.   Apakah konsep dan praktik ekonomi Islam dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ekonomi global saat ini? Ataukah hanya sekedar wacana saja? Bagaimana menurut pendapat bapak? Konsep ekonomi Islam ini belum menyeluruh menurut saya, misalnya persoalannya adalah untuk bisnis dengan skala menengah, ekonomi Islam masih bisa menangani. Tapi kalau sudah tingkat industri, apakah bisa perbankan Islam menangani? Aspek-aspek dari sebuah keadilan itu banyak sekali, misalnya tentang bagaimana perlakuan kepada buruh. Bahkan belum ada aturan di ekonomi Islam tentang standar gaji seorang pembantu yang tinggal di rumah. Di ekonomi Islam, hal ini sangat tergantung dari kebaikan majikan. Kalau majikan baik, gaji pembantu pun baik, namun kalau majikannya adalah seseorang yang memiliki perangai buruk, maka gajinya pun buruk, bahkan hidup pembantu menderita dan dieksploitasi. Kemudian juga di ekonomi Islam harus ada peraturan tentang ketentuan perusahaan besar. Apakah perusahaan besar diperbolehkan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang tetap memperoleh keuntungan atau tidak? Kalau di barat, tidak boleh. Karena tidak boleh mengambil keuntungan di bidang bisnis sekaligus di bidang pendidikan. Padahal ini bagian dari CSR dan harus sudah jelas ketentuannya untuk tidak mendapatkan keuntungan lagi. Kalau ada keuntungan, maka harus dikembalikan lagi. Sehingga perusahaan harus rugi. Pendidikan tidak boleh diperdagangkan atau dijadikan lahan bisnis karena sudah menjadi hak rakyat atau masyarakat. [Ayu-SAINS-News]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *